Profile

Latar Belakang 

Sasaran pembangunan nasional di dalam RPJMN 2010-2014 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan sebelas prioritas nasional, dimana prioritas yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan. Sasaran dari prioritas nasional yang pertama ini adalah meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak tahun 2007 Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan melaksanakan reformasi birokrasi di beberapa instansi pemerintah sebagai pilot project, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan pilot project ini dianggap berhasil, sehingga Pemerintah merencanakan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah terutama di Kementerian/Lembaga di Pusat. 

Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga di Pusat sebagaimana dimaksud, maka sangat diperlukan berbagai inisiasi penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan critical mass dalam rentang serta tataran yang luas meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola, penilaian, pembinaan, serta dukungan sumberdaya yang kondusif. Sebagian besar rangkaian strategi pembaharuan reformasi birokrasi tersebut tercakup dalam Human Capital Development Plan (HCDP) yang diinisiasi oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan World Bank dengan nama Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institutions (disingkat – SPIRIT) yang merupakan Program beasiswa untuk penguatan reformasi birokrasi instansi Pusat. Sehubungan hal tersebut, proyek SPIRIT dapat dipandang dan diyakini sebagai program untuk meningkatkan kapasitas Instansi Sasaran (Participating Agencies – disingkat PA) melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan reformasi birokrasi. 

Dalam proyek SPIRIT ini, rencana ada sebelas Kementerian/Lembaga sebagai Participating Agencies yang terlibat dan instansi lainnya akan disesuaikan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sebelas Participating Agencies tersebut yakni: (1). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (2). Badan Kepegawaian Negara/BKN; (3). Lembaga Administrasi Negara/LAN; (4). Kementerian Keuangan; (5). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; (6). Kementerian Dalam Negeri; (7). Kementerian Luar Negeri; (8). Badan Pertanahan Nasional/BPN; (9). Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, (10). Badan Pemeriksa Keuangan/BPK; dan (11). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP. 

Rencana sebelas Participating Agency yang akan diikutsertakan dalam proyek SPIRIT ini memiliki peranan penting di sektor publik seperti di Kementerian PAN dan RB bersama dengan BKN dan LAN memiliki peranan penting dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan. Sedangkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Central Agency mempunyai peranan yang strategis ikut menentukan arah dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peranan mengarahkan dan mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Kementerian Luar Negeri, BPN dan BKPM memberikan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan iklim investasi. Sedangkan BPK dan BPKP mempunyai peranan memastikan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di seluruh lembaga instansi pemerintah. Peningkatan kinerja kesebelas Participataing Agency tersebut, diharapkan memberi dampak yang signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di Indonesia. 

Tujuan
SPIRIT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Participating Agency melalui: (1). Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM dengan mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi serta; dan (2). Peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan reformasi birokrasi instansi pusat.