Informasi Beasiswa Non Gelar
Jadwal dan Tata Kelola Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi Pejabat Fungsional Perencana (PFP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional khususnya dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2), serta dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Kementerian PPN/Bappenas selaku Instansi Pembina JFP....
SelengkapnyaSurat Edaran SESMEN PPN Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana yang mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk menyusun peraturan....
SelengkapnyaPemanggilan Calon Peserta Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah - Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (PPD - RPDP/K) Tahun 2022
Menindaklanjuti surat kami Nomor 1222/BD.07.02/P.01/B/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Penawaran Program Pelatihan PPD – RPDP/K bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan PPD – RPDP/K yang akan....
SelengkapnyaProsedur Beasiswa Non Gelar
Program Beasiswa Non Gelar
Beasiswa Non Pusbindiklatren, terdiri dari beberapa program diklat yang ditawarkan dan dibiayai oleh hibah dari negara tertentu atau lembaga internasional. Di dalam pelaksanaan diklat ini, beberapa kedutaan besar dan lembaga internasional menunjuk Bappenas sebagai anggota tim seleksi, tim pengarah, atau sebagai recommending/in- line institution.
| No | Program |
|---|---|
| 1 | Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) : Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) |
| 2 | Public Private Partnership (PPP) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah swasta. |
| 3 | Local Economic Resources Development (LERD) Mendorong terciptanya kebijakan, srategi, dan perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui meningkatkan produk unggulan, dan meningkatkan kompetensi perencana pemerintah khususnya dalam memetakan produk unggulan |
| 4 | Project Assessment/Kelayakan Proyek Meningkatkan kualitas dokumen usulan proyek yang disampaikan ke pemerintah atau mitra pembangunan luar negeri. |
| 5 | Perencanaan Mitigasi Bencana Membangun sistem yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana |
| 6 | Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah mengenai Green Economy dan Sustainable Development Goals (SDGs). |
| 7 | Planning And Budgeting Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan peserta Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik |
| 8 | Monitoring Dan Evaluasi Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan peserta Diklat Pemantauan dan Evaluasi |