Pada tanggal 20 April 2018, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan kuliah umum di hadapan karyasiswa Pusbindiklatren Bappenas yang datang dari berbagai kampus di sekitar area Tokyo yaitu dari GRIPS, Takushoku University, Yokohama National University (YNU), Rikkyo University serta Keio University. Kuliah umum yang dibawakan Menteri PPN/Kepala Bappenas bertajuk ‘Indonesia Infrastrucutre Policy Update’.
Dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan bahwa pertumbuhan eonomi Indonesia sekurang-kurangnya harus mencapai 5,1 persen/tahun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Di dunia saat ini, baru Korea Selatan dan Chili yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka terdapat beberapa persyaratan salah satunya pertumbuhan investasi harus berada pada kisaran 5,4 persen per tahun, serta pertumbuhan ekspor sekitar 5,6 persen/tahun. Untuk menumbuhkan iklim investasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan berupa paket investasi dan kebijakan ekonomi yang didorong melalui upaya penyederhanaan regulasi, penyederhanaan proses birokrasi, serta penegakan hukum. Upaya ini berhasil mendongkrak kemudahan usaha di Indonesia (ease of doing business/EoDB) dari sebelumnya di peringkat 106 pada tahun 2016, kemudian menjadi 91 di tahun 2017, dan pada tahun 2018 ditargetkan di posisi 40.
Untuk menjadi negara yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi, diperlukan pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat utama. Negara-negara maju umumnya membelanjakan sekitar 70 persen dari Gross Domestic Product (GDP) nya untuk belanja infrastruktur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan saja. Ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur terkait dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi, serta rasio elektrifikasi. Infrastruktur yang harus dibangun juga terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor-sektor utama pembangunan seperti pembangunan waduk, pengembangan daerah tujuan wisata, pembangunan jalan tol, serta pengembangan fasilitas logistik.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah telah mengembangkan skema public private partnership (PPP) serta skema PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah). Setelah menyampaikan kuliah umum, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyempatkan diri untuk ramah tamah dengan seluruh karyasiswa Pusbindiklatren Bappenas.
