#SahabatPembagunan Pada tanggal 15 Mei 2024, Kementerian PPN/Bappenas menggelar rapat pleno untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dan nasional , langkah awal menuju Indonesia Emas 2045. Rapat ini dibuka oleh Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, menekankan pentingnya keselarasan antara RPJPD, RPJMD, RPJPN, dan RPJMN, mengingat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada kuartal pertama 2024. Pembaruan indikator makro diperlukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan data terbaru.
Ibu Tri Dewi Virgiyanti, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, menyoroti pentingnya sinkronisasi indikator makro antara nasional dan daerah di tahun transisi ini. Fokus utama adalah mencapai kesepakatan pada enam indikator makro untuk memperkuat daya saing dan mitigasi risiko. Selanjutnya, Bapak Bob Ronald F. Sagala mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, menekankan dukungan dari seluruh pemerintah daerah untuk mencapai target nasional, dengan evaluasi kinerja berbasis indikator makro.
Bapak Uke Muhammad Husein, Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, menambahkan bahwa kesepakatan ini akan digunakan untuk mengevaluasi Rancangan Akhir RPJPD Provinsi pada bulan Juni, dengan partisipasi dari berbagai provinsi baik secara fisik maupun daring. Pembahasan diharapkan selesai dalam dua hari.
Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan lainnya membahas target indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Keselarasan ini penting untuk mencapai transformasi sosial dan ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Pada hari kedua Rapat Pleno yang memusatkan perhatian pada pemutakhiran rencana pembangunan jangka menengah dan pendek. Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, memberikan arahan awal, sementara Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Ibu Tri Dewi Virgiyanti, menekankan pentingnya perencanaan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Bapak Bob Ronald F. Sagala mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, menggarisbawahi kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, Bapak Bapak Agung Widodo mewakili Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, menjelaskan pembahasan enam indikator utama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan daerah dan nasional dapat saling mendukung demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Fokus utama diperluas ke beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi Bali memperbarui data terkait tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, indeks modal manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio Gini. Sementara itu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara juga ikut serta dengan memberikan usulan dan kesepakatan terkait indikator pembangunan mereka. Khususnya, dalam rapat ini, perhatian tertuju pada pemutakhiran Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia (IMM), dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kesepakatan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang dipandu oleh tim panitia. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesepakatan bersama terkait target pembangunan, diharapkan bahwa pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan selaras menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
