#SahabatPembangunan, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan Rapat Pembahasan Kurikulum Topik Perencanaan dan Penganggaran hari ini (25/6). Kegiatan ini dihadiri oleh mitra pelaksana pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pusbindiklatren yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yang diwakili oleh Ketua Lembaga Pendidikan Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Yulius Anas, beserta staf yakni Lindawati.
Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, Wignyo Adiyoso, membuka kegiatan dan menekankan kembali pentingnya peran Pusbindiklatren sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan penyelenggara program pendidikan dan pelatihan dalam proses peningkatan kapasitas perencana di Indonesia, termasuk dalam isu perencanaan dan penganggaran. “Tahun ini, Pusbindiklatren melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelatihan, seperti pelaksanaan secara bauran (hybrid) yang memadukan pelaksanaan secara daring dan luring. Selain itu, saat ini kami juga berusaha mendorong pelaksanaan swakelola tipe 1, meskipun masih ada beberapa yang akan dikerjasamakan dengan universitas mitra,” tutur Wignyo.
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran telah dilaksanakan Pusbindiklatren selama beberapa tahun. “Sebagai bentuk komitmen kami terhadap perbaikan dan evaluasi, kami akan selalu memperbaharui kurikulum sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pembahasan bersama direktorat pengampu, seperti Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, dan universitas mitra pelaksana pelatihan,” imbuh Wignyo.
Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran ini penting dilakukan oleh Pusbindiklatren sebagai salah satu sarana penguatan kapasitas instansi pusat dan daerah untuk dapat menyusun rencana pembangunan yang berkualitas. Ketua Pokja Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pusbindiklatren, Dwi Harini menyampaikan bahwa latar belakang diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan serta keterampilan peserta sehingga dapat menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik. “Sinkronisasi level nasional dan regional maupun antar wilayah menjadi penting dalam hal penganggaran dikarenakan dokumen perencanaan akan menjadi dasar pelaksanaan program dan proyek di level pusat maupun daerah,” tegas Dwi Harini.
Dwi Harini menjelaskan, materi pelatihan yang akan disampaikan mencakup (a) Teori dan Konsep Perencanaan dan Pembangunan, (b) Penerapan Konsep serta Regulasi Perencanaan dan Penganggaran, (c) Pendekatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, (d) Praktik Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, dan (e) Kajian Praktik Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran.
“Diharapkan melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran ini dapat mencetak alumni-alumni yang memiliki kemampuan bukan hanya menyusun, namun juga menyinkronkan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kemudian alumni tersebut sekembalinya ke instansi dapat berperan sebagai agen pembangunan mengaplikasikan pengetahuan dan skillnya dalam proses perencanaan dan penganggaran,” tutur Dwi Harini.
Tingginya Peminat Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Setiap Tahun
Dalam kesempatan ini, Dwi Harini memaparkan bahwa antusiasme para PNS di pusat dan daerah terhadap pelatihan perencanaan dan penganggaran pun cukup besar. Pada tahun 2022, jumlah peminat mencapai 1.272 orang dan pada tahun 2021 mencapai 1.233 orang. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan 2024, namun masih mencapai angka lebih dari 1.000 orang. “Tahun 2019-2020 pelaksanaan kegiatan adalah secara daring, pada tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan kegiatan adalah secara bauran yakni 1 minggu daring dan 1 minggu luring, serta tahun 2024 akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren secara luring melalui mekanisme swakelola tipe 1,” imbuh Dwi Harini.
Ketua Pokja Pelatihan Pusbindiklatren, Feita Puspita Murti, menambahkan bahwa pada tahun 2023, Pusbindiklatren menyelenggarakan 8 topik pelatihan teknis-spesifik dan pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama. Dari 3410 jumlah pendaftar pelatihan, terdapat 48,85% peserta yang lolos verifikasi, serta 15,39% peserta yang ditempatkan untuk mengikuti pelatihan. “Pada tahun 2023, persentase tingkat kelulusan mencapai 99,92%, melebihi target yang ditetapkan yakni 94%,” imbuh Feita.
Pusbindiklatren telah mengkaji beberapa aspek sebagai bagian dari evaluasi yakni (a) Kualitas pelayanan staf Pusbindiklatren, (b) Pelayanan informasi Pelatihan yang dilakukan oleh Staf Pusbindiklatren, (c) Informasi Pelatihan Pusbindiklatren dan Akses terhadapnya, (d) Kualitas informasi staf Pusbindiklatren, (e) Pendaftaran pelatihan dilakukan berbasis web (online), (f) Proses seleksi (Tranparansi), (g) Penempatan peserta pelatihan, (h) Sistematika kurikulum pelatihan dan beban jam pelajaran untuk masing-masing materi, (i) Penyajian materi sudah runtut dan mudah dipahami, (j) Proporsi Materi Pelatihan, (k) Relevansi materi pelatihan untuk diterapkan di instansi asal peserta, dan (l) Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan. “Secara umum, tingkat kepuasan pelayanan terhadap Pusbindiklatren melebihi 90%, kecuali 2 aspek yakni poin (h) dan (j) yang membutuhkan perbaikan karena nilainya 80.97% dan 82.57%,” imbuh Feita.
Hasil Evaluasi FEB Universitas Andalas terhadap Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran untuk Pemerintah Daerah Tahun Lalu
Ketua Lembaga Pendidikan Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Yulius Anas menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan tahun lalu diikuti oleh 25 orang yang berasal dari Kabupaten Pidie, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Kutai Timur. “Dari segi tingkat pendidikan, peserta dengan pendidikan S1 dan S2 masing-masing ada 12 orang peserta dan ada satu orang peserta yang berpendidikan S3. Sedangkan dari sisi jenis kelamin, lebih banyak peserta perempuan. Peserta laki-laki berjumlah 9 orang (36%) dan peserta perempuan berjumlah 16 orang (64%),” papar Yulius.
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan selama 96 Jam Pelatihan atau 2 minggu. “Narasumber pada pelatihan ini sangat beragam termasuk Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, staf Pengajar Universitas Moh. Natsir Bukittinggi, Sekretariat Daerah Kota Palu, Kementerian Keuangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian PPN/ Bappenas,” jelas Yulius. Selama pelatihan luring tahun 2023, peserta belajar di Ruang Seminar Pasca FEB Unand yang dilengkapi dengan fasilitas AC dan LCD proyektor (infocus) serta fasilitas internet gratis. Pusbindiklatren dan Universitas Andalas menyediakan penginapan di The Premiere Hotel, Jalan M. Thamrin No. 27 Padang.
“Pada saat kunjungan lapangan tanggal 10 Agustus 2023, peserta kami ajak ke Bappeda Kota Payakumbuh di mana Kota Payakumbuh peringkat pertama kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan menjadi satu-satunya kota dari Sumatera Barat yang berhasil masuk ke 14 besar dalam penilaian PPD 2023 Nasional tahap I, bahkan sudah sukses pula dinilai untuk tahap II, dan saat itu sudah masuk 10 besar untuk penilaian tahap III,” tutur Yulius.
Pada kesempatan ini, beberapa poin evaluasi yang disampaikan diantaranya perlu penambahan materi yang lebih bersifat implementatif, seperti Penyusunan Indikator 45 Indikator Utama Pembangunan RPJP, studi kasus per masing-masing kabupaten/kota secara mikro, Metadata Pembangunan, SIPD dan SDI, Analisis Standar Belanja, dan pendampingan penyusunan RPJPD ke RPJMD hingga RKPD dikarenakan adanya perubahan indikator.
“Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan ini, diperlukan juga perbaikan dari aspek pemilihan peserta yaitu harus diperhatikan karakter potensi daerah asal peserta untuk menyederhanakan studi kasus yang dilakukan. Selain itu, peserta pelatihan diharapkan setidaknya mencakup entitas penanggungjawab penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran”, pungkas Dwi Harini.
