Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut, yang diadakan dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, bertujuan untuk membahas pelaksanaan program dekonsentrasi dengan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan dana dekonsentrasi secara optimal.
Sinergi Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi
Kapusbindiklatren memulai pertemuan dengan menekankan pentingnya sinergi dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Beliau menyatakan bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan secara efektif sebagai proyek percontohan pengembangan SDM, dimulai dari identifikasi kebutuhan daerah hingga pencapaian hasil nyata setelah pelaksanaan kegiatan. Kapusbindiklatren juga menyoroti tantangan dalam mencapai 45 indikator yang membutuhkan upaya besar dan rinci. Pemantauan dan pengendalian indikator seperti kemiskinan yang terkait dengan kesehatan harus dilakukan dengan metode yang jelas dan terstruktur. Kerja sama antara Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR menjadi sangat penting, dengan Bappeda sebagai inti dalam memetakan isu-isu strategis, permasalahan, dan kebutuhan daerah. Selain itu, desain dan kurikulum pelatihan telah tersedia, termasuk opsi pelatihan luar negeri, dan dana dekonsentrasi harus dimanfaatkan sepenuhnya, termasuk untuk kegiatan manajemen pengetahuan seperti penulisan paper.
Presentasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Perwakilan dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa anggaran sebesar 4 miliar rupiah telah dialokasikan untuk pelatihan 20 orang, terutama untuk jabatan fungsional perencana ahli pertama. Mereka telah menghubungi Universitas Sriwijaya (UNSRI) untuk pelatihan ini dan juga menjalin kontak dengan Universitas Andalas (UNAND) untuk pelatihan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, pelatihan pemetaan juga menjadi prioritas, dengan kecenderungan untuk bekerja sama dengan Australian National University (ANU).
Tantangan dan Solusi dalam Pelatihan Luar Negeri
Ibu Tyas dari Pusbindiklatren menyoroti bahwa pelatihan luar negeri menghadapi tantangan terkait skor TOEFL dan usia peserta. Sebagai solusi, penggunaan penerjemah bisa menjadi alternatif meskipun akan berpengaruh pada biaya. Terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kelayakan mereka untuk mengikuti pelatihan ini masih dalam pembahasan, karena PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelatihan. Pelatihan fungsional perencana ahli pertama tahun ini akan dilaksanakan oleh empat provider, namun UNSRI belum termasuk di dalamnya. Kerja sama dengan vendor dari luar negeri biasanya melibatkan universitas, lembaga penelitian, atau lembaga pelatihan, yang memerlukan proses seleksi ketat. Selain itu, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mencerminkan pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan pelatihan harus disusun dengan baik.
Tiga Skema Pelatihan
Kapusbindiklatren menjelaskan tiga skema pelatihan yang mungkin diterapkan. Skema pertama adalah pelatihan mandiri dan kerja sama yang lebih fleksibel dalam syarat usia peserta dan syarat TOEFL, di mana dana dekonsentrasi juga bisa digunakan untuk drilling bahasa Inggris. Skema kedua adalah pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Bappeda, sementara skema ketiga adalah pelatihan oleh pihak ketiga atau vendor dengan aturan penunjukan langsung atau lelang. Pentingnya penyusunan Terms of Reference (ToR) dan KAK yang baik untuk setiap pelatihan juga ditekankan.
Kolaborasi dengan ICRAF
Dalam rapat ini, juga dibahas skema dan jenis kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang bisa dilakukan bersama International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF). ICRAF, sebuah lembaga penelitian nasional, pernah bekerja sama dengan Sumatera Selatan pada tahun 2012 dalam proyek perubahan iklim. Kolaborasi serupa dengan pusat penelitian di universitas di beberapa negara seperti China juga menjadi opsi yang dipertimbangkan.
Kesimpulan dari rapat ini mencakup kesepakatan untuk melaksanakan pelatihan luar negeri bekerja sama dengan ANU dan pelatihan swakelola tipe dua dengan UNAND untuk perencanaan dan penganggaran, serta dengan UNSRI untuk jabatan fungsional perencana ahli pertama. Rapat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan SDM melalui program dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
