Konsinyering serah terima karyasiswa afirmasi dalam negeri tahun 2024 diadakan pada tanggal 27-29 Juni 2024 di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas (Pusbindiklatren). Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pusbindiklatren menegaskan bahwa selain acara serah terima karyasiswa, agenda kegiatan juga mencakup evaluasi program afirmasi dan diskusi mengenai rencana kerjasama ke depan.

Dinamika Organisasi Bappenas dan Tuntutan Peran

Kepala Pusbindiklatren menekankan bahwa dinamika organisasi di Bappenas dan pergantian kepemimpinan nasional telah mengubah tuntutan dan peran Pusbindiklatren. Sebagai unit eselon II di bawah Bappenas, Pusbindiklatren dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Pengelolaan program pengembangan SDM di Pusbindiklatren harus dapat berkontribusi secara langsung terhadap peran Bappenas, seperti dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah (RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD).

Tantangan Implementasi Program

Namun, Kepala Pusbindiklatren mengakui adanya deviasi antara kebijakan yang dipaparkan dengan implementasinya di lapangan. Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat masih menjadi permasalahan, serta tantangan dalam memanfaatkan program pendidikan seperti re-entry program agar alumni beasiswa Pusbindiklatren dapat berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Program S-2 Dalam Negeri juga sudah tidak lagi memiliki anggaran, sehingga Pusbindiklatren harus menerapkan skema cost sharing dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, di mana Pusbindiklatren bertanggung jawab atas pembiayaan tuition fee, sementara mitra bertanggung jawab atas living allowance.

Program Afirmasi

Dalam paparannya, Ketua Pokja Perencanaan dan Pengembangan menjelaskan bahwa program afirmasi ini sebenarnya sudah dikaji sejak tahun 2015. Target program afirmasi ini terus berkembang, dari awalnya hanya di Provinsi Papua dan Papua Barat, hingga saat ini mencakup Kawasan Timur Indonesia (KTI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Latar belakang program afirmasi adalah masih rendahnya partisipasi PNS dari daerah tertinggal, serta adanya RAN PPDT dan Peraturan Presiden terkait. Harapan dari program afirmasi ini adalah menghasilkan agen pembangunan yang dapat berkontribusi terhadap perencanaan dan pembangunan nasional. Namun, masih menjadi perhatian seberapa jauh pemanfaatan program ini oleh alumni dan instansi alumni.

Program afirmasi S2 Dalam Negeri saat ini memiliki durasi 24 bulan, termasuk magang dengan mitra program studi, serta berbagai program pelatihan lainnya. Meskipun upaya sudah dilakukan, seperti memberikan drilling TPA dan TOEFL kepada kandidat peserta afirmasi, hasilnya masih belum memuaskan. Pada tahun 2019 juga pernah dilakukan FGD afirmasi yang memberikan masukan untuk perluasan bidang studi, namun melihat rendahnya pendaftar dan karyasiswa yang ditempatkan, perluasan bidang studi tidak dimungkinkan. Oleh karena itu, desain pelaksanaan program afirmasi terus disempurnakan, misalnya dengan memperluas target peserta tidak hanya fungsional perencana, tetapi juga PNS yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Kerja Sama Program Pengembangan SD

Selain itu, Pusbindiklatren juga telah menjalin berbagai program kerjasama, seperti linkage dengan LPDP, program SSMP dengan AAI, dan program DXHR dengan JICA, untuk mendukung program pengembangan SDM. Berbagai program kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas program pengembangan SDM yang dikelola Pusbindiklatren.

 Konsinyering serah terima karyasiswa afirmasi dalam negeri tahun 2024 menunjukkan adanya berbagai tantangan dan upaya Pusbindiklatren dalam mengelola program pengembangan SDM, khususnya terkait program afirmasi. Dinamika organisasi Bappenas, keterbatasan anggaran, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan alumni menjadi isu-isu penting yang terus diupayakan pemecahannya. Berbagai program kerjasama juga telah dijalin untuk mendukung pengembangan SDM yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.